Persiapanpelaksanaan pemilu dilakukan sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada masa kabinet ini, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik yang didasarkan pada kesamaan program. Tiga kekuatan sosial politik masa Orde Baru adalah ketatanegaraanIndonesia, kelengkapan alat-alat negara dan kabinet-kabinet yang. memerintah pada masa demokrasi liberal tahun 1950 -1959. Penelitian ini. menggunakan metode sejarah dengan langkah 13 Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu: 1.3.1 Untuk mengetahui proses pengalihan Kepala Pemerintahan dari Soeharto ke B.J. Habibie. 1.3.2 Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie di Era Reformasi. 1.3.3 Untuk mengetahui keadaan sosial di masa Habibie. Dalammenjalankan roda pemerintahan, berikut adalah program kerja dari Kabinet Ali Sastroamidjojo 1: Menjaga Keamanan Menjaga keamanan merupakan bagian dari program kerja Kabinet Ali I. Hal ini karena Kabinet Ali berani mengambil alih pemerintahan setelah kabinet sebelumnya runtuh. SejarahPemilu di Indonesia tahun 1995 hingga sekarang. January 5, 2019 by Nastain. Sejarah Pemilu di Indonesia - Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan Sejak saat itu Indonesia telah menyelenggarakan sebelas pemilihan umum pada tahun , 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 2009, 2014 dan yang akan datang adalah tahun 2019 lirik maula ya sholli wasallim daiman abada az zahir. Jakarta - Kabinet Ali Sastroamidjojo II bertugas mulai 24 Maret 1956. Dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri sekaligus sebagai Menteri Pertahanan ad interim didampingi Mohammad Roem dan Idham Chalid sebagai Waperdam Wakil perdana menteri.Kabinet ini dibentuk lewat Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1956 ini merupakan kabinet koalisi tiga partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 1955. Sebanyak 24 orang masuk dalam kabinet pengganti Kabinet Burhanudin Harahap partai besar yang mendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia sebagai pemenang Pemilu, Masyumi, dan NU. Sebelumnya Ali Sastroamidjojo memimpin kabinet Ali Sastroamidjojo I mulai Juli 1953-Juli Kabinet Ali Sastroamidjojo IIPemimpin Kabinet1. Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo2. Wakil Perdana Menteri I Mohammad Roem3. Wakil Perdana Menteri II Idham ChalidAnggota Kabinet1. Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani2. Menteri Dalam Negeri Soenarjo3. Menteri Pertahanan Ad interim Ali Sastroamidjojo4. Menteri Kehakiman Muljatno5. Menteri Penerangan Soedibjo6. Menteri Keuangan Jusuf Wibisono7. Menteri Perekonomian Barhanuddin8. Menteri Muda Perekonomian Umbas9. Menteri Pertanian Eny Karim10. Menteri Muda Pertanian Sjech Marhaban11. Menteri Perhubungan Suchjar Tedjasukmana12. Menteri Muda Perhubungan de Rozari13. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Mohammad Nur14. Menteri Agraria Suhardi15. Menteri Sosial Fattah Jasin16. Menteri Tenaga Kerja Sabilal Rasjad17. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto18. Menteri Kesehatan H. Sinaga19. Menteri Agama Mohammad Iljas20. Menteri Negara Urusan Perencanaan Djuanda21. Menteri Urusan Umum Rusli Abdul Wahid22. Menteri Negara Urusan Veteran Dahlan IbrahimProgram Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo IIMengutip buku Mari Mengenal Kabinet Indonesia yang ditulis oleh Ready Susanto, selama satu tahun bekerja, Kabinet Ali Sastroamidjojo II memiliki beberapa program kerja seperti penjabaran di bawah Pembatalan Konferensi Meja Bundar KMBMenyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral, baik secara formal maupun material. Selain itu, kabinet ini juga mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung segala akibat yang Irian BaratDalam program kerja Irian Barat ini, kabinet Ali Sastroamidjojo II melakukana. Meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat. Perjuangan ini bersandarkan pada kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia Membentuk Provinsi Irian Luar NegeriAda dua hal yang dilakukan dalam program kerja luar negeri, yaitua. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Program ini bersandarkan kepentingan rakyat dan menuju pada perdamaian Meneruskan kerja sama dengan negara-negara Asia-Afrika dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Dalam NegeriMemulihkan keamanan, membangun sektor ekonomi, keuangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, pendidikan dan kebudayaan, perburuhan dan kepegawaian. Program kerja lainnya yang juga dilakukan adalah membentuk daerah-daerah otonom dan meningkatkan pertahanan dalam KabinetBaru bertugas selama satu tahun kabinet ini harus mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno. Salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah karena pecahnya koalisi antara PNI dan saat itu, kabinet ini menerima banyak tuntutan daerah yang didukung oleh Masyumi untuk menyerahkan mandatnya kepada presiden. Setelah terjadi perbedaan pendapat, Masyumi memutuskan untuk menarik semua menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang menyebabkan kabinet ini semakin Kabinet Ali Sastroamidjojo II dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 1957 tertanggal 9 April 1957. Presiden Sukarno lalu mengesahkan Kabinet Djuanda yang dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawijaya. KH Idham Chalid tetap memegang jabatan Waperdam II dalam kabinet baru ini. Simak Video "Google Sediakan 11 Ribu Beasiswa Pelatihan untuk Bangun Talenta Digital" [GambasVideo 20detik] pal/pal - Era Demokrasi Liberal adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Selama periode ini berjalan, telah terbentuk sebanyak tujuh kabinet dengan dipimpin oleh perdana menteri yang kabinet tersebut adalah Kabinet Natsir Kabinet Sukiman-Suwirjo Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet Djuanda Setiap program yang dilaksanakan dalam ketujuh kabinet tersebut membahas masalah yang sama. Masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa Liberal adalah pengembalian Irian Barat atau mempertahankan Irian Barat. Baca juga Sejarah Irian Barat hingga Bergabung ke Indonesia Kabinet Natsir Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Susunan anggota menteri di dalam kabinet ini sendiri yaitu Menteri Dalam Negeri Assaat Menteri Luar Negeri Mohammad Roem Menteri Keamanan Rakyat Abdul Halim berhenti 8 Desember 1950 dan Sri Sultan HB IX diangkat 8 Desember 1950 Menteri Kehakiman Wongsonegoro Menteri Penerangan Pellaupessy Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Djojohadikusumo Menteri Pertanian Tandiono Manu Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi Herman Johannes Menteri Sosial Haryadi Menteri Perhubungan Djuanda Menteri Kesehatan Menteri Agama Wahid Hasjim Menteri Tenaga Kerja Pandji Suroso Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Johan Menteri Negara Harsono Cokroaminoto Selama kabinet ini beroperasi, terdapat tujuh program kerja yang dilaksanakan, yaitu Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 dalam UUD Sementara 1950. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang Kesehatan dan kecerdasan Menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat Selama masa Kabinet Natsir berjalan, banyak terjadi pemberontakan di Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, APRA, dan Gerakan RMS. Karena banyaknya masalah pemberontakan, pada 22 Januari 1951, parlemen Indonesia menyampaikan Mosi Tidak Percaya yang diikuti dengan mundurnya Natsir dari jabatannya. Baca juga Kabinet Natsir Latar Belakang, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian Kabinet Sukiman-Suwiryo Setelah Kabinet Natsir berhenti, kabinet kedua yang dibentuk adalah Kabinet Sukiman-Suwiryo. Kabinet ini diketuai oleh Sukiman dan walinya Suwiryo, bertugas sejak 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Susunan menteri dalam kabinet ini adalah Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo Menteri Pertahanan Sewaka diangkat 9 Mei 1951 Menteri Kehakiman Wongsonegoro berhenti 14 Juni 1951, A. Pellaupessy diangkat 14 Juni 1951, berhenti 16 Juli 1951, dan Mohammad Nasrun diangkat 16 Juli 1951 Menteri Penerangan Arnold Mononutu Menteri Keuangan Jusuf Wibisono Menteri Pertanian Suwarto Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sujono Hadinoto berhenti Juli 1951 dan Wilopo diangkat Juli 1951 Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ukar Bratakusumah Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana Menteri Sosial Sjamsuddin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wongsonegoro Menteri Agama Wahid Hasjim Menteri Kesehatan J. Leimena Menteri Urusan Umum A. Pellaupessy Menteri Urusan Pegawai Pandji Suroso Menteri Urusan Agraria Gondokusumo Program kerja yang dibuat dalam kabinet ini adalah Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, membaharui hukum agrarian sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan beas pejuang dalam lapangan pembangunan. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat. Mempercepat otonomi daerah. Menyiapkan undang-undang tentang Pengakuan Serikat Buruh dan Perjanjian Kerja sama collectieve arbeidsovereenkomst Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unite Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional, mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat.. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Sayangnya, karena terdapat mosi tidak percaya, Kabinet Sukiman-Suwiryo jatuh. Mosi tidak percaya tersebut merupakan pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing, Mutual Security Act MSA. Kabarnya, kabinet ini menandatangani perjanjian dengan MSA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan senjata. Akibatnya, terjadi pertentangan dari Partai Masyumi dan PNI terhadap tindakan Sukiman. Sukiman terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Wilopo Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indoensia Serikat RIS. Kabinet ini diketuai oleh Wilopo pada periode 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Susunan menteri di dalamnya adalah sebagai berikut Menteri Luar Negeri Wilopo berhenti 29 April 1952 dilanjutkan oleh Mukarto diangkat 29 April 1952 Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem Menteri Pertahanan Sri Sultan HB IX berhenti 2 Juni 1953 dan Wilopo diangkat 2 Juni 1953 Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata Menteri Penerangan Arnold Mononutu Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo Menteri Pertanian Mohammad Sardjan Menteri Perekonomian Sumanang Menteri Perhubungan Djuanda Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Suwarto Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana Menteri Sosial Anwar Tjokroaminoto berhenti 9 Mei 1953 dan Pandji Suroso diangkat 9 Mei 1953 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Djohan Menteri Agama Fakih Usman Menteri Kesehatan Menteri Urusan Pegawai Pandji Suroso berhenti 11 Mei 1953 Baca juga Kabinet Ali Sastroamijoyo II Ali-Roem-Idham Enam program kerja yang dilaksanakan dalam kabinet ini yaitu Organisasi Negara Melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan-dewan DaerahMenyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerahMenyederhanakan organisasi Pemerintah Pusat Kemakmuran Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat Melanjutkan usaha perubahan agrarian Keamanan Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman Perburuhan Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional Pendidikan dan Pengajaran Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Luar Negeri Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan activiteit yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Nederland atas dasar unie-statuut mejadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya. Sayangnya, Kabinet Wilopo hanya berjalan selama satu tahun, karena selama kabinet ini berlangsung telah muncul berbagai gerakan separatis yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh sebab itu, pada 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah kabinet keempat yang berjalan pada periode 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955, dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo. Susunan menteri dalam kabinet ini adalah Menteri Luar Negeri R. Sunarjo Menteri Dalam Negeri Hazairin Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo Menteri Keuangan Ong Eng Die Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo Menteri Penerangan Tobing Menteri Perhubungan Abikusno Tjokrosujoso berhenti 29 September 1953 dan Rooseno diangkat 29 September 1953 Menteri Pekerjaan Umum Rooseno berhenti 12 Oktober 1953 dan Mohammad Hasan diangkat 12 Oktober 1953 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Yamin Menteri Perburuhan Abidin Menteri Pertanian Sadjarwo Menteri Agama Masjkur Menteri Kesehatan Tobing dan Lie Kiat Teng Mohammad Ali Menteri Sosial Pandji Suroso Menteri Negara Kesejahteraan Umum Sudibjo, Wongsonegoro, dan Siradjuddin Abbas Menteri Negara Urusan Agraria Mohammad Hanafiah Program kerja yang dilakukan dalam kabinet ini adalah Dalam Negeri Keamanan Memperbaharui politik, mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat. Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. Pemilihan Umum Segera melaksanakan pemilu untuk Konstituante dan DPR Kemakmuran dan Keuangan Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Organisasi Negara Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ke tingkat yang paling bawah. Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai. Memberantas korupsi dan birokrasi Perburuhan Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya. Perundang-undangan Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan. Irian Barat Mengusahakan kembalinya Irian barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya. Politik Luar Negeri Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia. Merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar unie-statuut menjadi hubungan internasional biasa. Mempercepat peninjauan kembali lain-lain perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara. Kebijaksanaan Pemerintah Mengusahakan penyelesaian segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen. Selama Kabinet Ali Sastroamijoyo I berjalan, terdapat beberapa masalah yang muncul, salah satunya adalah kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk yang diakibatkan oleh adanya korupsi dan inflasi. Karena masalah ini sulit ditangani, Partai NU dan partai-partai lainnya pun menarik menteri-mernterinya yang menjabat di Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Ali Sastroamijoyo I kemudian menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden pada 24 Juli 1955. Baca juga Kabinet Ali Sastroamijoyo I Susunan, Program Kerja, dan Pergantian Kabinet Burhanuddin Harahap Setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhenti, kabinet yang menggantikannya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini bertugas pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap juga disebut sebagai Kabinet Nasional, karena terdapat 13 partai yang tergabung dalam kabinet ini, didominasi oleh Partai Masyumi. Susunan menteri dalam Kabinet Burhanuddin Harahap adalah Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gde Agung Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perekonomian Kasimo Menteri Pertanian Mohammad Sardjan Menteri Perhubungan H. Laoh Menteri Muda Perhubungan Asraruddin Menteri Pekerjaan Umum Pandji Suroso Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana Menteri Sosial Sudibjo Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Suwandi Menteri Agama Mohammad Iljas Menteri Kesehatan J. Leimena Menteri Agraria Gunawan Menteri Negara Abdul Hakim Menteri Negara Sutomo Menteri Negara Gumala Adjaib Nur Program kerja yang dijalankan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap adalah sebagai berikut Mengembalikan kewibawaan gezag moril pemerintah, contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Memberantas korupsi. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Memperkembangkan politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Kabinet Burhanuddin Harahap kemudian bubar pada 3 Maret 1956, karena tugas-tugasnya telah selesai. Baca juga Kabinet Djuanda Penetapan, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian Kabinet Ali Sastroamijoyo II Usai Kabinet Burhanuddin Harahap bubar, dibentuklah Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Kabinet ini bertugas pada periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Susunan menteri dalam kabinet ini adalah Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani Menteri Dalam Negeri Soenarjo Menteri Pertahanan Ad interim Ali Sastroamidjojo Menteri Kehakiman Muljatno Menteri Penerangan Soedibjo Menteri Keuangan Jusuf Wibisono Menteri Perekonomian Barhanuddin Menteri Muda Perekonomian Umbas Menteri Pertanian Eny Karim Menteri Muda Pertanian Sjech Marhaban Menteri Perhubungan Suchar Tedjasukmana Menteri Muda Perhubungan de Rozari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Mohammad Nur Menteri Agraria Suhardi Menteri Sosial Fattah Jasin Menteri Tenaga Kerja Sabilal Rasjad Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto Menteri Kesehatan H. Sinaga Menteri Urusan Umum Rusli Abdul Wahid Menteri Negara Urusan Veteran Dahlan Ibrahim Program kerja yang berjalan dalam kabinet ini adalah Pembatalan KMB Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian Konferensi Meja Bundar KMB secara unilateral, baik secara formil maupun materil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya. Irian Barat Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional. Membentuk provinsi Irian Barat. Luar Negeri Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, bersandarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia. Meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia-Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Dalam Negeri Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan, ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. Setelah satu tahun bertugas, pada 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Alasannya adalah karena terjadi perpecahan antara Partai PNI dan Masyumi. Kabinet Djuanda Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya bertugas pada periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Ir H Djuanda Kartawijaya bersama tiga wakilnya, Mr Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimana, yang dikenal sebagai Zaken Kabinet. Zaken Kabinet adalah kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli dalam bidangnya. Susunan menteri dalam kabinet ini adalah Menteri Luar Negeri Soebandrio Menteri Dalam Negeri Sanusi Hardjadinata Menteri Pertahanan Djuanda Menteri Kehakiman Maengkom Menteri Penerangan Soedibjo Menteri Keuangan Sutikno Slamet Menteri Pertanian Sadjarwo Menteri Perdagangan Prof. Mr. Soenario dan Rachmad Muljomiseno Menteri Perindustrian Inkiriwang Menteri Perhubungan Sukardan Menteri Perhubungan Laut Nazir Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Mohammad Nur Menteri Perburuhan Samijono Menteri Sosial J. Leimena dan Muljadi Djojomartono Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono Menteri Kesehatan Aziz Saleh Menteri Agama Mohammad Iljas Menteri Agraria R. Sunarjo Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Kerja Hanafi Menteri Negara Urusan Veteran Chaerul Saleh Menteri Negara Hubungan Antar Daerah Tobing Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi Suprajogi Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer Wahid Wahab Menteri Negara Urusan Transmigrasi Tobing Menteri Negara Hanafi Menteri Negara Mohammad Yamin Program kerja dalam kabinet ini yaitu Membentuk Dewan Nasional Normalisasi keadaan Republik Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB Perjuangan Irian Barat Mempergiat Pembangunan Berakhirnya Kabinet Djuanda disebabkan oleh terbentuknya Demokrasi Terpimpin, di mana Presiden Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri dan Djuanda sebagai menteri utama. Referensi Simanjuntak, 2003. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta Djambatan,hlm. 116-124. Susanto, Ready. 2018. Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung PT Dunia Pustaka Jaya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Ali Sastroamidjojo memimpin kabinet sebanyak dua kali. Kali ini, yuk kita cari tahu program kerja, keberhasilan, dan kegagalan Kabinet Ali Sastroamidjojo 2. Pasti elo nggak asing deh dengan nama Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo memang pernah menjadi perdana menteri sebelumnya. Itu sebabnya, kabinet yang dipimpinnya disebut sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 untuk membedakan masa jabatan keduanya. Baca juga Kabinet Pemerintahan Indonesia dari Presiden Soekarno Sampai Jokowi Kabinet Ali yang pertama berlangsung selama dua tahun, tepatnya pada 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Pada waktu itu Kabinet Ali terpaksa mengembalikan mandat kepada Presiden dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955-1956. Barulah setelahnya, Ali Sastroamidjojo memimpin kabinet kembali, yang akhirnya dikenal dengan nama Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Untuk detail Kabinet Ali Sastroamidjojo 1, bisa cek di sini Kabinet Ali Sastroamidjojo IISusunan KabinetProgram KerjaJatuhnya Kabinet Pemilu DPR yang dilangsungkan pada 1955 dimenangkan oleh empat partai, yaitu Partai Nasional Indonesia PNI, Nahdatul Ulama NU, Masyumi, dan PKI. Pada saat itu, PNI-lah yang mendapat suara terbanyak. Ketua PNI pada saat itu adalah Ali Sastroamidjojo. Oleh karena itu, Ali Sastroamidjojo dipercaya untuk memimpin kabinet lagi dan menjadi Perdana Menteri. Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 disebut juga dengan Kabinet Ali-Roem-Idham. Ya, betul. Ali sebagai perdana menteri, sedangkan Roem dan Idham sebagai wakil perdana menteri dalam kabinet ini. Berbeda dengan Kabinet Ali sebelumnya yang bertugas selama dua tahun, Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 ini hanya mendapat mandat selama satu tahun saja, tepatnya pada periode 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957. Sebuah kabinet tentu butuh dukungan dari banyak partai, gengs. Nah, tiga partai besar yang mendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah Partai Nasional Indonesia PNI, Masyumi, dan Nahdatul Ulama NU. Susunan Kabinet Walaupun dari namanya sama-sama Kabinet Ali, tapi orang-orang di dalam Kabinet Ali 1 dan 2 berbeda ya! Ini dia susunan anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo II Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo – PNI Wakil Perdana Menteri Mohammad Roem – MasyumiIdham Chalid – NU Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani – PNI sampai 28 Januari 1957, kemudian digantikan oleh Ali Sastroamidjojo Menteri Dalam Negeri R Sunarjo – NU Menteri Pertahanan Ali Sastroamidjojo – PNI Menteri Kehakiman Mujiatno – Masyumi Menteri Penerangan Soedibjo – PSII Menteri Keuangan Jusuf Wibisono – Masyumi Menteri Perekonomian Burhanuddin – NU Menteri Muda Perekonomian Umbas – Parkindo Menteri Pertanian Eny Karim – PNI Menteri Muda Pertanian Sjech Marhaban – PSII Menteri Perhubungan Suchjar Tedjasukmana – Masyumi Menteri Muda Perhubungan de Rozari – Partai Katolik Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Mohammad Nur – Masyumi Menteri Agraria Suhardi – NU Menteri Sosial Fattah Jasin – NU Menteri Tenaga Kerja Sabilal Rasjad – PNI Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto – PNI Menteri Kesehatan Handrianus Sinaga – Parkindo Menteri Agama Mohammad Iljas – NU Menteri Negara Rusli Abdul Wahid – PERTI2. Dahlan Ibrahim – IPKIDjuanda – Independen Ketua Mahkamah Agung Mr. A. Wirjono Prodjodikoro – Independen Jaksa Agung Soeprapto – Independen Ketua Dewan Pengawas Keuangan Soerasno – Independen Program Kerja Ingat, beda kabinet, beda pula program kerjanya. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 ini sebagian menyelesaikan program kerja dari kabinet sebelumnya. Pembatalan Konferensi Meja Bundar Mungkin elo ingat bahwa di Kabinet Ali yang pertama, ada program kerja tentang mempercepat peninjauan kembali perjanjian Konferensi Meja Bundar KMB dan menghapus perjanjian yang merugikan negara. Nah, peninjauan itu sudah terlaksana gengs, jadi sekarang program kerjanya adalah menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral, atau bisa dibilang secara sepihak. Kabinet ini juga mengadakan tindakan untuk menampung akibat dari pembatalan perjanjian KMB. Pembubaran KMB Ini adalah sebuah prestasi dari Kabinet Ali Sastroamidjojo 2. Perjuangan Pembebasan Irian Barat Perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda telah menjadi perhatian sejak kabinet pertama di Indonesia pada 1950. Semua kabinet memperjuangkan agar Irian Barat sekarang Irian Jaya menjadi bagian dari NKRI. Meski kasus Pembebasan Irian Barat ini telah diangkat pada saat Konferensi Asia Afrika, namun usaha ini belum juga berhasil. Di Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 ini, perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan Republik Indonesia atas Irian Barat masih terus diupayakan. Selain itu, kabinet ini juga membuat program kerja berupa pembentukan Provinsi Irian Barat. Memulihkan negara dari berbagai aspek Kabinet Ali 2 memiliki program kerja pemulihan keamanan yang sempat kacau karena terdapat banyak golongan yang memberontak terhadap negara. Selain itu, kabinet ini juga menargetkan pemulihan ketertiban, ekonomi, pembangunan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika KAA Pasti elo ingat jika pencetus KAA adalah Ali Sastroamidjojo. Kabinet Ali 2 ini memiliki target untuk melaksanakan keputusan KAA yang dilakukan pada 1955 lalu. Jatuhnya Kabinet Seakan mengulang sejarah yang sama, Kabinet Ali tidak dapat bertahan lama. Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 hanya bertahan selama satu tahun. Hal ini membuat kita semua bertanya-tanya, apa sebenarnya penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo 2? Pecahnya koalisi antara PNI dan Masyumi membuat Masyumi menarik semua menterinya dari Kabinet Sastroamidjojo 2. Familiar ya alasannya? Di era Kabinet Ali 1, NU yang menarik menterinya, sedangkan di Kabinet Ali 2, giliran Masyumi yang menarik mundur para menterinya. Baca juga Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 Program Kerja, Prestasi, dan Jatuhnya – Materi Sejarah Kelas 12 Kegagalan Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 ini membuat kabinet Ali 2 dibubarkan pada 9 April 1957 dan digantikan oleh Kabinet Djuanda yang dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawijaya. Itu tadi adalah artikel yang membahas tentang sejarah Kabinet Ali 2. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa perbedaan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dan 2. Dari artikel ini elo sudah bisa jawab belum? Jawabannya adalah beda semuanya. Mulai dari anggotanya, partai pendukung, program kerja, semuanya berbeda. Persamaannya hanyalah Perdana Menterinya saja. Gimana? Elo sudah paham atau malah makin bingung nih? Kalau masih bingung, tenang aja, Zenius punya video penjelasan materi sejarah tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 kok. Klik banner di bawah ini ya! Elo juga bisa berlangganan Zenius supaya belajarnya makin mudah. Cek paketnya di bawah ini ya! Tinggal klik aja banner-nya. - Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada periode 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap juga disebut sebagai Kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung pada kabinet ini dipegang oleh 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi. Selama hampir setahun bekerja, Kabinet Burhanuddin Harahap telah menyumbang sejumlah apa keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap? Baca juga Kabinet Burhanuddin Harahap Latar Belakang, Susunan, dan Kebijakan Mengadakan pemilu 1955 Salah satu keberhasilan Kabinet Burhanudin Harahap di masa demokrasi parlementer adalah menyelenggarakan pemilu 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan. Sistem yang digunakan dalam Pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional dengan tiap daerah pemilih mendapat jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Setiap daerah mendapat jatah minimal enam kursi untuk Konstituante dan tiga kursi untuk data, ada 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi untuk Konstituante pada Pemilu 1955. Masih ditambahkan lagi dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Baca juga Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia Adapun partai-partai politik yang ikut dalam Pemilu 1955 adalah sebagai berikut. PNI Masyumi NU PKI PSII Partai Kristen Indonesia Partai Katolik Partai Sosialis Indonesia Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Pergerakan Tarbiyah Islamiyah Partai Rakyat Nasional Partai Buruh GPPS Partai Rakyat Indonesia Persatuan Pegawai Polisi RI Murba Baperki PIR Wongsonegoro Grinda Permai PD PIR Hazairin PPTI AKUI Persatuan Rakyat Desa Partai Republik Indonesia Merdeka PRIM Angkatan Comunis Muda Acoma R Soedjono Prawirisoedarso Baca juga Kabinet Ali Sastroamijoyo I Susunan, Program Kerja, dan Pergantian Dari partai-partai politik yang ikut dalam Pemilu 1955, PNI keluar dengan mendapat suara terbanyak. PNI mendapat peroleh suara sebanyak 22,32 persen untuk anggota DPR dan 23,97 persen untuk Konstituante. Selain itu, pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap pemerintah berhasil membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada 1956 karena Belanda menolak persetujuan FINEK Finansial Ekonomi yang diajukan Indonesia. Referensi Simanjuntak, 2003. Kabinet-kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta Djambatan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. A. LATAR BELAKANG B. Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo I C. Program Kerja Kabinet Ali 1. Menjaga Keamanan2. Menciptakan Kemakmuran dan Kesejahteraan Menyelenggarakan Pembebasan Irian Barat Melaksanaan politik bebas-aktif6. Menyelesaikan Pertikaian PolitikD. Masalah yang Dihadapi Pada Kabinet Ali SastroamidjojoE. Prestasi Yang Dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I F. Fenomena PKI Pada Masa Kabinet Ali G. Kemunduran Kabinet Ali Sastroamijdojo I KesimpulanDAFTAR PUSTAKARelated posts A. LATAR BELAKANG Indonesia mengalami babak baru dalam sejarah nasional Indonesia. pada tahun 1950 sampai tahun 1959 di Indonesia dikenal dengan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Dimana para kabinet bertanggungjawab kepada parlemen suatu majelis Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat itu anggotanya 232. Hal ini merupakan cerminan basis atau kekuatan-kekuatan dari partai. Partai-partai yang dimaksud yaitu Masyumi dengan 49 kursi 21%, PNI 36 kursi 16%, PSI 17 kursi 7,3%, PKI 13 kursi 5,6%, Partai Katolik 9 kursi 3,9%, Partai Kristen 5 kursi 2,2%, dan Murba 4 kursi 1,7%. Dengan hasil tersebut, maka 42 kursi terbagi atas partai-partai atau peorangan lainnya, dan dari seluruhnya tidak satu pun mendapat lebih dari 17 kursi.[1] Pada percobaan demokrasi di Indonesia, maka kabinet yang memimpin saat itu mengalami pergantian seperti Kabinet Natsir September 1950-Maret 1953, Kabinet Sukiman April 1951-Februari 1953, Kabinet Wilopo April 1952- Juni 1953, Kabinet Ali Satroamidjojo 1 Juli 1953- Juli 1955, Kabinet Burhanudin Agustus 1955- Maret 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo II Maret 1956- Maret 1957, dan Kabinet Djuanda April 1957- Juli 1959.[2] Pada proses Indonesia menuju pemerintahan, maka setiap kabinet mempunyai cerita yang berbeda-beda setiap masa jabatan. Kabinet Natsir adalah kabinet awal yang inti didalamnya adalah koalisi antara Masyumi dan PSI. begitu pula dengan kabinet selanjutnya; Sukiman yang memuat koalisi Masyumi-PNI, dimana koalisi antara kedua partai ini masih dilanjutkan oleh kabinet yang kemudian menggantikan Kabinet Sukiman; Kabinet Wilopo. Pada koalisi ini, maka orang PNI yang ambil peran sebagai perdanamenteri. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara koalisi yang sebelumnya saling bekerjasama. Pergantian parlemen yang begitu banyak di Indonesia selama 8 tahun dari tahun 1951-1959 disebabkan adanya mosi tidak percaya dari partai oposisi. Pergantian parlemen ini menyebabkan program-program yang dirancang oleh setiap partai tidak terlaksana dengan baik. Selain itu pergantian partai ini juga disebabkan oleh banyaknya partai di Indonesia. B. Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo I Krisis pemerintahan yang terjadi di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Indonesia mengalami jatuh bangun dalam kabinet. Pada tanggal 3 Juni 1953, Perdana Menteri Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai akibat dari Peristiwa Tanjung Morawa. Dengan demikian kabinet dinyatakan demisioner. Kabinet Ali Sastroamijdojo merupakan kabinet pengganti dari Kabinet Wilopo. Kabinet Ali mengisi krisis pemerintahan di Indonesia pasca kekosongan selama 58 hari sepeninggalan Kabinet Wilopo.[3] Untuk mengisi jabatan Perdana Menteri ditunjuk Ali Sastroamidjojo yang saat itu menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ali Sastroamidjojo sempat ragu, karena selama ini belum pernah diajak bicara oleh partainya mengenai pembentukkan kabinet. Tetapi setelah didesak oleh Ketua Umum PNI Sidik Joyosukarto, akhirnya Ali Sastroamidjojo mau menduduki jabatan perdana menteri. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953, Presiden mengumumkan pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Pelantikan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dilangsungkan di Istana Negara pada tanggal 12 Agustus 1953. Dalam Kabinet Ali, Masyumi merupakan partai terbesar kedua dalam parlemen tidak turut serta, dalam hal ini NU Nahdatul Ulama kemudian mengambil alih sebagai kekuatan politik baru. Selain itu terdapat tokoh yang bersimpati kepada PKI dimasukkan dalam kabinet ini dan Muh Yamin yang dianggap sayap kiri dijadikan sebagai Menteri Pendidikan. Politik kebijakan yang diterapkan tersebut terlihat lebih mengutamakan mengenai pertahanan kekuasaan serta membagi hasil hasilnya atas penguasaan.[4] Dalam menjalankan roda pemerintahan, berikut adalah program kerja dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I 1. Menjaga Keamanan Menjaga keamanan merupakan bagian dari program kerja Kabinet Ali I. Hal ini karena Kabinet Ali berani mengambil alih pemerintahan setelah kabinet sebelumnya runtuh. Adanya tanggungjawab kabinet ini yang kemudian akan dilaporkan terhadap DPR tentunya akan memuat suatu solusi untuk meredam ketidakstabilan Negara saat itu. Pada masa kabinet sebelumnya telah terjadi berbagai goncangan keamanan. Misalnya saja perpecahan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perselisihan yang terjadi dikalangan militer, Bahkan pembunuhan yang dilakukan kepolisian terhadap lima petani di dekat Medan.[5] Saat itu Kabinet Ali mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan dari kota kota yang penting. Adapun keadaan ini membuat stabilitas yang dijalankan pemerintahan terganggu, selain itu juga terdapat berbagai pemberontakan di daerah-daerah. Sehingga kabinet Ali mempunyai tugas untuk menjaga keamanan di Indonesia. 2. Menciptakan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat. Adanya Perang Korea antara Februari 1952-Maret 1952 memberikan dampak turunnya perekonomian Indonesia. Adanya upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan pada kabinet sebelum Kabinet Ali tidak berhasil. Apalagi solusi ekonomi yang dilakukan pemerintahan sebelumnya justru berdampak memperkeruh ketidakstabilan politik dan keamanan. Pada tahun 1952-1953 terjadi inflasi di Indonesia. Sehingga nilai tukar rupiah turun menjadi 44,7 % dari nilai resmi menjadi 24,6 %. Hal ini akhirnya menyebabkan eksportir diluar Pulau Jawa yang terdiri atas orang-orang Masyumi terkena imbas dan mengalami dampak buruk pada kegiatan ekonominya kerugian.[6] Dari adanya situasi ini menyebabkan penyelundupan semakin meningkat. Keadaan ini semakin menambah kemiskinan bangsa Indonesia. Rakyat hidup dalam kelaparan dan jauh dari kesejahteraan. Maka Kabinet Ali berupaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Upaya yang dilakukan dengan menekan terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi. 3. Menyelenggarakan Pemilu. Sebagai kabinet yang memimpin pemerintahan, maka Kabinet Ali menyanggupi inti dari pemerintahan Indonesia yang bersifat parlementer. Oleh karena itu, Kabinet Ali menyanggupi penyelenggaraan Pemilu. Pada tanggal 31 Mei 1954 Kabinet Ali membentuk Panitia Pemilu Pusat yang diketuai oleh Hadikusumo PNI. Selanjutnya Pada 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilu akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Hal ini yang membuat berbagai kampanye yang diadakan menjadi meningkat. Sedangkan pemilu merupakan program kerja yang utama dalam kabinet ini. 4. Pembebasan Irian Barat secepatnya. Kemerdekaan Indonesia, menuntut kabinet ini untuk tidak menyetujui adanya RIS. Hal ini karena pemerintahan yang ada saat itu ingin berdaulat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pada tanggal Agustus 1954 Kabinet Ali memuat usul mengenai penghapusan Uni Belanda- Indonesia dan beberapa penyesuaian atas hasil KMB, namun hal ini tidak mencapai kemajuan. Adanya masalah pembebasan Irian yang tidak memuat hasil membuat Kabinet Ali saat itu mengajukan masalah ini ke PBB, dan dalam bulan yang sama pengaduan tersebut tidak diterima.[7] 5. Melaksanaan politik bebas-aktif Adanya bipolarisasi dan politik konstelasi dunia membuat Indonesia tidak ingin terlibat didalamnya. Apalagi Indonesia sendiri merupakan Negara yang baru merdeka, bahkan dalam menata negaranya, Indonesia masih belum tentu arah. Apalagi kemerdekaan Indonesia masih belum diakui oleh Belanda. Adanya ancaman kedatangan Belanda maupun Jepang bisa kapan saja menghampiri Indonesia. Maka dari itu pada masa Kabinet Ali ini menetapkan Indonesia untuk menjalankan Politik Bebas-Aktif. Adapun bebas disini terwujud dengan sifat tidak memihak Indonesia terhadap pertikaian dunia. Misalnya pada ketegangan antara Amerika dan RRC saat itu. Sedangkan aktif disini ditujukan pada perjuangan untuk membebaskan Irian dari Belanda. Indonesia ingin berperan aktif dalam menyuarakan anspirasinya pada dunia. Hal ini yang kemudian akan diwujudkan dengan pelaksanaan KAA 1955 yang mengikutsertakan Indonesia dalam menggalang perdamaian Asia-Afro. Program ini sangat didukung Soekarno. 6. Menyelesaikan Pertikaian Politik Pada tahun 1950-1959, keadaan politik di Indonesia sangat tidak stabil. Perpecahan terjadi dikalangan elite politik. Tahta, jabatan, dan kekuasaan membuat Indonesia semakin terpuruk dalam kehidupan bernegara. Salah satu perpecahan yang ada terlihat dengan keluarnya NU dari Masyumi, dan NU nantinya membentuk partai sendiri. Adapun hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam perebutan jabatan Menteri Agama. Selain itu ketidakharmonisan juga terlihat dalam hubungan PNI dan PSI. adanya aksi tuding menuding semakin gencar diarahkan satu sama lain.[8] Tidak hanya pada dunia politii, tapi juga dikalangan militer dan sebagainya terjadi kesenjagan yang tidak layak. Dan pada bulan Januari Hamengkubuwana IXmengundurkan diri dari Jabatan Menteri Pertahanan. Hal ini adalah wujud dari adanya pertikaian politik. Pada masa Kabinet Ali, masalah demikian merupakan bagian dari kegiatan kerja kabinet. D. Masalah yang Dihadapi Pada Kabinet Ali Sastroamidjojo Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Ali menghadapi beberapa masalah seperti 1. Keamanan dibeberapa daerah tidak stabil, diantaranya a. DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat Di Jawa Barat kegiatan Darul Islam semakin memuncak, bahkan aktivitas yang dilakukan meningkat.[9] Selain itu Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di DI/TII ini disebut berasal dari Jawa Barat dan kemudian menyebar ke daerah lain. Adapun pemimpinnya adalah Kartosuwirjo.[10] b. Daud Beureh di Aceh Kaum muslim di Acehmulai merasakan politik Jakarta hidup dalam keadaan, tidak beriman, dan tidak cakap. Pada tahun 1949 Aceh menjadi Propinsi Republik yang otonom. Selanjutnya pada tahun 1950 Aceh digabungkan dengan Propinsi Sumatera Utara. Daud Beureu’eh, sebagai orang kuat Aceh dan benteng Republik Revolusi menolak untuk menerima pekerjaan di Jakarta dan lebih memilih untuk bermukim di Aceh dan memperhatikan perkembangan-perkembangannya. Adapun hal ini karena adanya isi kabinet terdiri atas tokoh-tokoh Masyumi. Pada masa Kabinet Ali. Bahkan Darul Islam berhasil memperluas wilayahnya dengan meliputi Aceh, Jawa Barat , dan Sulawesi. Pada Mei 1953, terdapat bukti bahwa ia menjalin hubungan dengan Kartosuwirjo dari Darul Islam. Daud merasa keberadaan Kabinet Ali bermaksud menangkapi orang-orang Aceh yang terkemuka. Sampai tahun 1959 Daud mundur keatas bukit. Kemudian pada tanggal 19 September 1953 Daud dan PUSA terangan-terangan melakukan pemberontakan terhadap Jakarta. Ini mendapat dukungan orang-orang Aceh yang menjadi pegawai dan tentara. Saat itu Daud menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Darul Islam bukan Pemerintah Pancasila. Ketika Kabinet Ali gerakan ini dianggap sebagai hambatan yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan Negara. Apalagi Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintahan Kabinet Ali dan menjadi penguras utama dana.[11] c. DI/TII Kahar Muzakar di SulawesiSelatan Pada Januari 1952 Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan wilayah dari kepemimpinan Kartosuwirjo. Namun pada akhirnya Kahar Muzakar ini berhasil ditembak oleh Tentara dari Divisi Siliwangi. d. DI/TII di Jawa Tengah Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fatah dan Mahfud Abdur Rahman. Pada tahun 1954 pemberontakan ini berhasil ditundukan oleh TNI. e. Persoalan dalam negeri dan luar negeri misalnya persiapan pemilihan umum yang saat itu direncanakan pada pertengahan Mei 1955 mengalami kegagalan. f. Konflik dengan TNI-AD dalam persoalan pengangkatan seorang kepala staf. Ketegangan yang terjadi dilingkungan TNI-AD sejak peristiwa 17 Oktober 1952 Pada waktu itu Nasution mendapat skors atau dinonaktifkan selama tiga tahun kemudian berlanjut. Ricklefs 1998, 369. Adapun peristiwa disebabkan Kepala Staf TNI-AD “Bambang Sugeng” mengajukan permohonan. Dalam hal ini keinginan tersebut disetujui oleh kabinet. Tindak lanjut dari hal tersebut ialah pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo oleh Mentri Pertahanan. menurut Panglima TNI-AD hal tersebut sangat tidak menghormati norma-norma yang ada di dalam lingkungan TNI-AD. Kabinet yang ada saat itu dipersalahkan, bahkan dalam Upacara Pelantikan dan Serah Terima Panglima tinggi TNI-AD tidak ada yang hadir. Selain dari masalah diatas, hambatan pada kabinet ini juga meliputi masalah ekonomi. Pada program kerjanya Kabinet Ali menekankan pengindonesiasian terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena banyak perusahaan-perusahaan baru yang berkedok palsu bagi persetujuan antara pendukung pemerintah dan orang-orang Cina/Perusahaan Ali Baba. Maka dari itu Kabinet ini dikenal juga dengan Kabinet Ali Baba. Ali Baba artinya seorang pengusaha pribumi yang mewakili pengusaha Cina yang memiliki perusahaan. Dalam praktiknya duta besar Cina akan menekan orang-orang Cina untuk bekerja sama dengan pribumi, tapi keadaannya tidak demikian. Sedangkan pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, pergolakan ditanah air yang menguras dana semakin membuat kemiskinan. Apalagi pada 1955 PSI melakukan pemogokan dan untuknya diredam oleh SOBSI.[12] E. Prestasi Yang Dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I Kabinet Ali Sastroamidjojo ini tidak mampu mencapai semua program kerjanya. Walaupun digolongkan sebagai kabinet yang bertahan lama, tapi tidak semua hasil diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, kabinet ini telah berhasil memberi sumbangan bagi Indonesia, maupun benua Asia-Afrika. Adanya peristiwa diplomari pada 18 April-24 April 1955 itu disaksikan oleh Gedung Merdeka, Bandung. Saat itu Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika. Merangkul saudara Asia-Afrika untuk melawan kolonialisme atauneokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Pada April-Mei-1954 terdapat pertemuan antara Perdana Menteri India, Pakistan, Sri Lanka, Birma, dan Indonesia diselenggarakan di Colombo. Sebenarnya situai politik yang tidak stabil di Indonesia dialihkan Ali pada suatu peristiwa yang bisa dikatakan mampu mengangkat nama Indonesia. Disana Ali mengusulkan KAA, hal ini didukung Negara lain. Adapun KAA telah menunjukan kemenangan bagi pemerintahan Ali, ketika itu terdapat 29 negara yang hadir Negara-negara besar Afrika, Asia hanya kedua Korea, Israel, Afrika Selatan, dan Mongolia luar yang tidak diundang. Adapun Pemimpin Asia yang hadir, yaitu Zhou Enlai Cou En-Lai, Nehru, Sihanouk, Pham Va Dong, Unu, Mohammad Ali, Nasser,dan Sukarno.[13] Dengan adanya KAA membuat terjalinnya hubungan antara Amerika dan RRC. Pada saat itu RRC melupakan permusuhan dengan Negara-negara Asia yang nonkomunis, netral. Pada tahun 1953 Republik Indonesia mengirim 2 duta besarnya ke Cina. Dimana pada Desember Ali menandatangani persetujuan perdagangan antara Cina dan Indonesia yang pertama. Pada tahun 1955 terdapat persetujuan ganda yang mengharuskan orang-orang Cina Indonesia untuk memilih kewarganegaran Cina atau Indonesia. hal ini dianggap orang-orang Cina menyulitkan karena sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan. Ali Sastroamidjojo sangat puas karena dipandang sebagai pemimpin Asia-Afrika. Pelaksanaan konferensi ini merupakan wujud perjuangan RI untuk mempromosikan hak Indonesia dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Adapun hasil dari konfrensi ini mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Jaya. Dari sini kemungkinan bagi Indonesia untuk memainkan peranan penting dunia, hal ini dijadikan Soekarno sebagai tanggung jawabnya pribadi. Ketika itu Ali mengatakan dan meluluskan Dasasila atau Sepuluh Prinsip Bandung, sebagai upaya untuk mengubah dominasi dua negara adikuasa terhadap hubungan internasional pasca Perang Dunia II. Serta menilai kembali arti penting Konferensi Bandung serta membahas perubahan baru dalam hubungan internasional dan tantangan baru yang dihadapi dunia mempunyai arti penting. F. Fenomena PKI Pada Masa Kabinet Ali Setelah Konfrensi Asia Afrika Berakhir, maka persiapan pemilu, kekuatan baru sudah terbentuk. Untuk menarik anggota, PKI serius melakukan usaha BTI Barisan Tani Indonesia. PKI diminati oleh rakyat karena PKI tidak tampak menganut kekerasan dan bersifat lunak. Selain itu PKI mengatakan bahwa mereka adalah partai buruh atau partai dari petani dan rakyat miskin, dengan bergabung dengan PKI maka kesejahteraan akan merata. Sehingga penduduk dosa berduyun-duyun untuk menjadi anggotanya. Hal ini yang membuat PKI memiliki basis masa yang dapat menekan kekuatan politik lain dan mampu tampil mengesankan pada pemilu. PKI berhasil mengunguli semua partai politik lainnya.[14] Hal ini dibuktikan dengan Maret-November1954 jumlah anggota partai ini naik menjadi tiga kali lipat pada Akhir 1955 mencapai 1 juta. September 1953 menyatakan mempunyai anggota dan kemudian mencapai Sembilan kali lipa 3,3 juta pada akhir tahun 1955. 90% anggota di Jawa, 70% dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anggota pemuda rakyat meningkat 3 kali lipat menjadi Juli 1954 akhir tahun 1955; 80% anggotanya adalah pemuda tani yang sebagian dari Jawa. Selain itu PKI juga mempunyai surat kabar yang Oplah Surat Kabar PKI, Harian Rakyat dari 1954 beerjumlah eksemplar menjadi 1956 eksemplar; surat kabar terbesar dalam afiliasi partai. Sehingga PKI menjadi partai politik terkaya dengan penerimaan iuran dari anggota pungutan iuran sering kurang teratur, dari gerakan-gerakan pemungutan dana, sumber lain. Adapun sebagian besar uang berasal dari komunitas dagang Cina yang memberikan dengan senang hati, atau melalui tekanan dari Kedutaan Besar Cina. Akan tetapi PKI kemudian tenggelam, hal ini karena banyak yang bergabung namun tiba-tiba pergi tanpa alasan. Lawandari adalah TNI, hal ini sangat terlihat kontras, bahkan dari persaingan politik ini kemudian hari akan menghasilkan peristiwa tertentu. Pada tanggal 17 Oktober 1954 PKI dan tentara rujuk kembali. Kemudian pada Nopember 1955 diselenggarakan Konfrensi diyogyakarta dan dihadiri 270 perwira yang kemudian menyetujui piagam persatuan dan kesepakatan. Pada tanggal 27 Juni perwira menolak mengakui orang yang diangkat kabinet. Dari uraian tersebut sangat terlihat bahwa PKI mendapat tempat pada masa Kabinet Ali, hal ini bisa dilihat dari eksistensi PKI pada ajang pemilu. G. Kemunduran Kabinet Ali Sastroamijdojo I Sama halnya dengan kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet ini akhirnya mengundurkan diri. Alasannya karena banyak sekali masalah yang tidak bisa diatasi, misalnya pergolakan yang terjadi di daerah DI/TII, Tingkat korupsi yang memuncak, membuat perekonomian menurun dan kepercayaan masyarakat merosot. Masalah Irian yang tidak selesai, Pemilu yang tidak terlaksana, bahkan skandal korupsi sendiri ada di tubuh PNI. NU tidak puas dengan kerja kabinet personel, ekonomi, keamanan, dan didalamnya terdapat konflik antara NU dan PNI. Sehingga pada tanggal 20 Juli NU mengutus menteri-menterinya untuk mundur dari pemerintah. Hal ini diikuti oleh partai lain. Adanya kelemahan Kabinet Ali mendorong Masyumi untuk mengajukan mosi pada bulan Desember mengenai kemunduran ketidak percayaan kepada kebijakan pemerintah. Sebagai imbalan atas perlindungan PNI, PKI meredam kecaman-kecaman terhadap korupsi dan masalah ekonomi. Adanya kesenjangan politik yang demikian menimbulkan keretakan didalam kabinet . Ali mengembalikan mandatnya pada tanggal 18 Juni. Soekarno memutuskan untuk naik haji dan kemudian mengunjungi Mesir. karena dukungan dari DPR tidak mencukupi empat hari kemudian akhirnya Ali mengundurkan diri. Kabinet ini mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955. [15] Kesimpulan Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan kabinet baru pengganti Kabinet Wilopo. Kabinet ini berdiri pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan kabinet yang cukup bertahan lama pada demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959. Program kerja dari Kabinet Ali diantaranya a. Program dalam negeri diantaranya keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi pemerintahan, perburuhan, serta perundang-undangan. b. Pengembalian Irian Barat. c. Pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Prestasi yang dicapaipada Kabinet Ali yaitu berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dan persiapan pemilihan umum pertama yang direncanakan pada tahun 1955. Tetapi belum sempat melaksanakan rencananya, Kabinet Ali mendapatkan tuntutan dari PUSA yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Selain itu kemelut dalam tubuh Angkatan Darat yang berujung pada pergantian pimpinan menjadi hal yang sangat memberatkan Kabinet Ali-Wongso. Akhirnya kabinet ini mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan diterima oleh Wakil Presiden karena pada saat itu Presiden sedang melakukan ibadah haji. DAFTAR PUSTAKA Ariyanto,Evi. 2011. Modul Sejarah Kelas XI IPS. Sukoharjo Willian Press Djoened P.,Mawarti, et al. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta Depdikbud Ricklefs. 1999. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta Gadjah Mada University Press [1] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 363 [2] Djoened P.,Mawarti, et al. Sejarah Nasional Indonesia VI Jakarta Depdikbud, 1993, hlm. 516 [3] Djoened P.,Mawarti, et al. Sejarah Nasional Indonesia VI Jakarta Depdikbud, 1993, Hlm. 526 [4] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gadjah Mada UniversityPress, 1999, hlm. 371 [5] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 367 [6] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 369-371 [7] Ariyanto,Evi. Modul Sejarah Kelas XI IPS Sukoharjo Willian Press, 2011, hlm. 33 [8] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 368-369 [9] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 369 [10] Ariyanto,Evi. Modul Sejarah Kelas XI IPS Sukoharjo Willian Press, 2011, hlm. 37 [11] Ariyanto,Evi. Modul Sejarah Kelas XI IPSSukoharjo Willian Press, 2011, hlm. 39 [12] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 371 [13] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 373 [14] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 376 [15] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 376 Related posts 0

tuliskan 5 program yang diselenggarakan pada masa kabinet ali 2